Polda Aceh: Proses Hukum Terhadap Ahmadi Tetap Berjalan

Polda Aceh: Proses Hukum Terhadap Ahmadi Tetap Berjalan

BANDA ACEH - Mantan Bupati Bener Meriah, Ahmadi yang menjadi tersangka dugaan penjualan kulit harimau di Bener Meriah, sejak hari Senin 1 Agustus 2022 yang lalu telah dikeluarkan dari tahanan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh. 

Nourman yang merupakan Kuasa Hukum Ahmadi mengatakan bahwa dua dari tiga kliennya yang menjadi tersangka kasus penjualan kulit harimau di Bener Meriah yaitu Ahmadi dan Suryadi dikeluarkan dari tahanan Polda Aceh karena batas maksimal masa tahanan telah habis.

Terkait informasi tersebut, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy kepada sejumlah wartawan, Minggu (7/8/2022) mengatakan bahwa benar Ahmadi dan satu tersangka lainnya telah dikeluarkan dari tahanan Polda Aceh.

"Meski begitu, proses hukum terhadap dua tersangka ini tetap berjalan," ujar Winardy.

Menurut Winardy, proses hukum terhadap kedua orang tersangka tersebut tetap akan terus berlanjut. Bahkan, menurut Winardy, pada hari hari Rabu, 10 Agustus 2022 mendatang. Nanti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahmadi dan Suryadi.

"Proses hukum tetap berjalan, pada 10 Agustus nanti yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh PPNS KLHK," ungkap Winardy. 

Dalam berita sebelumnya disebut bahwa dua dari tiga tersangka kasus penjualan kulit harimau di Bener Meriah, Ahmadi dan Suryadi dikeluarkan dari tahanan Polda Aceh, karena batas maksimal masa tahanan telah habis.

"Benar, dua klien kami telah di keluarkan dari tahanan Polda sejak 1 Agustus kemarin dan sore itu juga dijemput oleh pihak keluarganya," kata Nourman Hidayat kuasa hukum Ahmadi dan Suryadi, Minggu (7/8).

Nourman menyebutkan dibebaskan kliennya dari tahanan dikarenakan selama 40 hari batas maksimal penyidkk PPNS KLHK belum mampu penuhi arahan jaksa terkait unsur pidana yang disangkakan kepada dua tersangka.

"Terhadap berkas dua tersangka ini penyidik belum bisa memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga belum bisa dilimpahkan tahap dua. Dibebaskannya kedua tersangka dari penahanan sesuai dengan KUHAP," sebut Nourman.

Menurut Nourman, akan lebih baik jika penyidik PPNS menghentikan proses hukum karena lemah dalam pemberkasan dan unsur pasal 21 ayat 2 huruf d, yakni memiliki, menyimpan, dan memperniagakan, belum terpenuhi.

Kutip (ajnn.net)